Okke Rajasa kunjungi pasar tradisional Solo

Istri calon wakil presiden Hatta Rajasa, Oktiniwati Ulfa Dariah atau yang akrab disapa Okke Rajasa, mengunjungi Pasar Legi Banjarsari, Kota Solo, Rabu.

Kunjungan bersama rombongan kaum perempuan Indonesia pendukung Pasangan Prabowo-Hatta tersebut, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi pasangan capres-cawapres nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Selain rombongan P3H atau Perempuan Pendukung Prabowo Hatta, dalam kunjungannya Ibu Okke Hatta Rajasa didampingi juga oleh Mohammad Hatta Anggota DPR RI Fraksi PAN dari Dapil V Jawa Tengah, serta DPD PAN Kota Surakarta dan Pengurus-pengurus Partai Koalisi Merah Putih

“Saya mendatangi pasat tradisional di Solo, ingin melihat kondisinya langsung,” kata Okke.

Selain melihat-lihat kondisi pasar, rombongan juga membagikan kaos dan pin bergambar pasangan Prabowo-Hatta kepada para pedagang, buruh gendong, dan pengunjung pasar. Lanjutkan membaca

Syukuran UU Desa di Perayaan Ulang Tahun PPDI Boyolali

Jajaran pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Boyolali pada tanggal 23 Desember lalu menyelenggarakan pertemuan akbar perangkat desa untuk memperingati hari lahir PPDI Kabupaten Boyolali. Dalam kesempatan tersebut dua ribuan perangkat desa di Boyolali hadir dalam acara yang diselenggarakan di Semar Resto Boyolali. Acara yag dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi XI Mohammad Hatta, Wakil Bupati Boyolali Agus Purmanto, Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah Chairul Ihsan dan beberapa tokoh masyarakat dan ketua Umum PPDI Pusat Ubaidi Rosyadi.

Budi Kristanto Ketua Panitia sekaligus selaku ketua PPDI menyampaikan, bahwa acara ulang tahun PPDI kali ini memang diselenggarakan secara khusus. “Disamping memperingati hari jadi PPDI Boyolali, acara ini juga sebagai bentuk rasa syukur kami atas disyahkannya UU Desa”

Sebagaimana kita ketahui bersama, selama beberapa tahun masyarakat desa yang dipelopori oleh perangkat desa memperjuangkan UU desa pada, dan puncaknya adalah penetapan UU desa pada tanggal 18 Desember yang lalu.
Lanjutkan membaca

OJK Harus Mempunyai Taji Yang Kuat Untuk Mendorong Kemajuan Ekonomi Syariah

SOLO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengawasi ekstraketat industri keuangan. Lembaga keuangan mikro menjadi salah satu objeknya.
Muliaman D Hadad, ketua dewan komisioner menuturkan jumlah lembaga keuangan mikro ratusan ribu unit. Namun sampai sekarang belum ada yang mengawasi. ‘’Pendataan menjadi salah satu fokus kami. Selama ini pengawasan industri keuangan belum menyentuh ke sana, sampai sampai belum ada data statistik yang sama,” tuturnya, kemarin.

Ia mengungkapkan hal itu dalam Seminar Nasional & Silaturahmi Ekonomi Islam “Peran Ekonomi Islam dalam Menghadapi Krisis Keuangan Dunia” yang digelar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta di The Sunan Hotel Solo. OJK baru akan mulai bekerja 2014 menggantikan fungsi dan tugas Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, di mana ada BI di situ juga akan ada OJK. Selain perbankan, lanjut Muliaman, OJK akan mengelola perputaran dana di pasar modal, serta lembaga keuangan nonbank lainnya.

Superbodi

Dengan nilai dana sekitar Rp 9.000 triliun, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNS Lukman Hakim mengatakan OJK menjelma menjadi sebuah lembaga superbodi dengan kewenangan sangat besar. Sebaliknya, kata dia, BI nanti ibarat macan ompong yang tak lagi punya kewenangan kuat. Bank sentral hanya mengurus hal-hal yang bersifat makro, misalnya pengendalian inflasi, sedangkan kewenangan pengawasan perbankan telah dicabut. Muhammad Hatta, anggota Komisi XI DPR berharap OJK tidak hanya berkutat pada industri keuangan konvensional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, seharusnya lembaga itu punya taji kuat untuk mendorong kemajuan ekonomi syariah.

‘’Ekonomi syariah terbukti menjadi penyelamat negara dari krisis ekonomi. Saat negara lain di Eropa mengalami krisis, bahkan Yunani gagal bayar, Inggris dengan ekonomi syariahnya masih mampu bertahan. Indonesia juga demikian,” imbuhnya.

OJK, menurut dia, akan mengelola dana lima kali APBN. Kalau separonya dikelola secara syariah, diyakini akan bermanfaat besar bagi umat.
“Memang, tantangannya adalah industri keuangan konvensional tidak akan mudah memberikan pasarnya kepada keuangan syariah,” ujarnya.