Mohammad Hatta: BPK Harus diberikan Independensi

IMG_0290Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) untuk proses penyelidikan dan penyidikan atas temuan yang didapatkannya. Hal ini karena saat ini hanya 50 hingga 51 persen temuan BPK yang ditindaklanjuti oleh KPK, padahal temuan kasus tersebut menyebabkan kerugian Negara yang besar.

“Kewenangan BPK hanya melakukan pemeriksaan, tidak sampai penyelidikan dan penyidikan. Kami maunya, temuan BPK itu bisa menjadi bukti awal tetapi dalam Undang-Undang (UU) BPK tidak mengatur hal itu,” ujar Ketua BPK, Harry Azhar Aziz, kepada wartawan disela-sela seminar ‘Sinergisitas BPK dan DPR dalam Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat’, di Lorin Solo Hotel, , Senin (16/3).

Dalam seminar tersebut berdasarkan pemeriksaan BPK, secara nasional dari 526 Pemerintah Daerah (Pemda), 34 provinsi, serta lebih dari 300 kabupaten/kota di Indonesia baru 34 persen di antaranya laporan keuangannya masuk kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jumlah Pemda yang masuk kategori WTP dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mohammad Hatta mengusulkan agar ada penambahan kewenangan BPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut akan diatur dalam sebuah undang-undang.

“Saat ini Undang-Undang (UU) BPK telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR. Dalam UU tersebut BPK akan diberikan kewenangan untuk sampai tahap penyidikan. Jika disetujui pemerintah dan DPR, tahun 2016 mendatang sudah keluar Peraturan Pemerintah (PP),” ujar Hatta, saat ditemui wartawan, usai menghadiri seminar tersebut.

Kewenangan tersebut, menurut Hatta, lebih spesifik bagaimana BPK menindaklanjuti temuan di lapangan. “Jangan sampai temuan kasus yang menyebabkan kerugian negara berhenti di tengah jalan. BPK sebagai supreme audit diberikan kewenangan hingga penyelidikan atas temuan tersebut,” imbuhnya. Lanjutkan membaca

Hasil Raker Kemenkeu dan Komisi XI Soal PMN

Rapat kerja (raker) antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Komisi XI DPR soal Penyertaan Modal Negara (PMN) tadi malam menghasilkan beberapa keputusan yang telah disepakati.

“Kami dengan tim Kementerian keuangan sudah melakukan lobbying, dan kami sepakat untuk menyepakati beberapa keputusan dalam rapat tersebut,” ujar Ketua Komisi XI Fadel Mohammad di Komisi XI DPR RI, Kamis (5/2/2015) malam.

Adapun enam poin yang disepakti antara bendahara negara dengan komisi anggaran tersebut, yakni:

1. Komisi XI memahami gagasan untuk optimalisasi aset negara melalui BLU adalah gagasan yang baik, dan keinginan memperkuat badan usaha untuk mendorong pembangunan infrastruktur memang diperlukan. Namun, Komisi XI ingin mendapatkan gambaran lebih mendalam tentang PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan BLU terkait laporan keuangan dan rasio-rasio yangg komprehensif selama 5 tahun terakhir dan rencana detail penggunaan PMN.

2. Komisi XI DPR RI meminta agar PT SMI untuk mempersiapkan kajian efek berganda dari PMN di atas terhadap target terukur berupa peningkatan lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan dan dampak terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia serta perbaikan gini rasio.

3. Komisi XI DPR RI menyetujui tambahan PMN kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp3,460 triliun untuk menjaga kelancaran pelayanan bagi 135 juta peserta BPJS dan cadangan pembiayaan untuk DJS Kesehatan sebesar Rp1,54 triliun. Proses perubahan dana cadangan pembiayaan menjadi pembiayaan akan dibahas bersama Komisi XI DPR RI.

4.Komisi XI DPR RI menyetujui alokasi PMN kepada Lembaga Keuangan Internasional sebesar Rp250,5 miliar untuk menutupi perubahan kurs dan perubahan skema pembayaran.

5. Komisi XI DPR RI menyetujui pengurangan alokasi dana kewajiban penjaminan jadi Rp843,5 miliar dari semula Rp1,1 triliun karena penyesuaian kurs dan exposure penjaminan.

6. Komisi XI DPR RI menyetujui dana talangan untuk PT Lapindo Brantas Inc/Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp781,7 miliar untuk melanjutkan pelunasan pembelian tanah dan bangunan yang terkena dampak lumpur sidoarjo dalam peta area terdampak bagi rumah tangga maupun dunia usaha yang digunakan secara proprosional.

Pemerintah dan PT Lapindo Brantas Inc/Minarak Lapindo Jaya akan membuat perjanjian pinjaman dengan jaminan dan syarat-syarat yang memadai.

Pemaparan Menteri BUMN Rini Soemarno soal PMN cukup masuk akal, namun masih butuh pendalaman.

Rencana Pemerintaha Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyuntik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Rp 74,9 triliun belum mendapat lampu hijau DPR.

Kalangan anggota dewan dari Komisi XI masih mempertanyakan rencana kebijakan tersebut, dalam rapat kerja dengan pemerintah.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan sejumlah Dirut BUMN.

Ketua Komisi XI DPR-RI Fadel Muhammad mengatakan, para anggota Komisi XI belum satu suara soal rencana pemerintah terkait PMN. Padahal rapat ini sudah berlangsung sejak pukul 15.00 WIB, dan diwarnai beberapa kali diskors untuk lobi-lobi.

“Hasil pembicaraan kita berbeda-beda, ada yang sudahlah, ada lagi yang ingin melihat lebih dalam,” kata Fadel di akhir rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Komisi XI DPR RI masih membutuhkan waktu, untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh atas berbagai aspek terkait PMN, sehingga Komisi XI DPR belum bisa memutuskan hari ini. Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN

Sehingga Fadel sebagai ketua rapat kerja belum mau mengambil kesimpulan rapat. “Saya ingin mendengar dari masing-masing fraksi agar supaya menteri dan hadirin bisa mendengar pandangan dari masing-masing fraksi,” kata Fadel.

Beberapa anggota Komisi XI menyampaikan pandangan soal nasib program PMN. Misalnya anggota DPR dari PDIP Hendrawan Supratikno, yang merupakan partai pemerintah sempat menanyakan soal manfaat dari PMN ini. Sehingga sebaiknya persetujuan soal PMN ini akan diputuskan di rapat-rapat berikutnya.

“Pertanyaan teman-teman kalau kita memberikan persetujuan modal ini dampaknya seperti apa,” kata Hendrawan.

Sementara itu, fraksi yang juga pendukung pemerintah yaitu PKB juga ikut bertanya soal manfaat dari PMN ini. Misalnya anggota DPR Bertu Merlas,
belum merasa puas dengan penjelasan pemerintah, misalnya dampak PMN bagi penurunan kemiskinan. Sehingga sebaiknya komisi XI harus memperbaiki lebih dalam.

“Untuk itu kami mohon dalam kesimpulan malam ini belum dapat menyetujui, pembahasan akan dilanjutkan berikutnya,” kata Bertu

Khairul, dari fraksi Gerindra juga menilai masih banyak hal yang perlu kita kaji terkait rencana PMN, karena menyangkut anggaran yang luar biasa.

“Kami sama dengan PDIP meminta agar pembahasan atau ketetapan PMN ini dilakukan kajian yang mendalam,” kata Khaerul.

Anggota Komisi XI lainnya Mohammad Hatta dari fraksi PAN mengakui pemaparan Menteri BUMN Rini Soemarno soal PMN cukup masuk akal, namun masih butuh pendalaman.