• Home »
  • Berita »
  • Mohammad Hatta : Ketidakjelasan Status Kepegawaian Perangkat Desa Berpotensi Bisa Jadi Subyek Pemeriksaan BPK

Mohammad Hatta : Ketidakjelasan Status Kepegawaian Perangkat Desa Berpotensi Bisa Jadi Subyek Pemeriksaan BPK

Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) mengemuka dorongan agar Kemendagri segera menetapkan status perangkat desa. RDP yang juga dihadiri oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia tersebut berlangsung pada hari kamis tanggal 25 Januari 2018, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan Jakarta. RDP tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI

“Selama ini sebenarnya perangkat desa status kepegawaiannya bagaimana, apakah ASN, pegawai negeri, honorer atau apa? Pasalnya, ini perangkat desa, anggarannya menggunakan anggaran dari pusat, atau digaji melalui APBN. Artinya, bisa menjadi subyek pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan gaji mereka pun tidak sama. Lantas bagaimana pertanggungjawabannya terhadap negara,” ungkap Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Hatta.

hatta-perangkat-desa-mohammad

Sementara itu, menurut perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), selama ini mereka bekerja nyaris 24 jam setiap harinya demi keberlangsungan birokrasi dipedesaan. Namun ironisnya, mereka tidak mendapatkan fasilitas-fasilas kesejahteraan semacam BPJS. Padahal BPJS itu merupakan kewajiban negara terhadap seluruh warga Indonesia.

Bahkan Mohammad Hatta yang merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V (Solo, Sukoharjo, Boyolali dan Klatern) tersebut menilai selama ini perangkat desa sudah ada lebih dahulu dibanding pendamping desa, tapi kenapa malah pendamping desa yang status kepegawaiannya sudah lebih jelas terlebih dahulu. Sementara perangkat desa masih belum jelas aturannya. Konon, terkait perangkat desa ini, ada 16 aturan yang telah dikeluarkan pemerintah. Baik berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB), Keputusan Presiden (Kepres) dan Peraturan Menteri.

perangkat desa mohammad hatta

“Oleh karena itu, butuh sebuah perangkat hukum yang jelas tentang perangkat desa yang mengatur siapa sih yang berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, jenis pekerjaan dan job description, waktu atau jam kerja, nominal gaji serta sistem penggajian. Ini yang akan menjadi acuan bagi perangkat desa di seluruh Indonesia,” jelas politisi Partai Amanat Nasional tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily mengamini pernyataan Mohammad Hatta, Ace mengatakan bahwa ini merupakan momentum yang baik untuk mempertegas kembali perangkat desa ini dalam sistem kepegawaian negara. Bisa melalui undang-undang baru, yang nanti bisa disusun bersama.

Namun juga bisa ditelusuri, apakah perangkat daerah itu masuk dalam turunan undang-undang desa yang sudah ada sebelumnya, misalnya melalui Kepres, atau PP (Keputusan mendagrai).

“Dengan demikian, Undang-Undang Desa yang telah ada diikuti juga dengan sistem penataan desa, termasuk kepala desa dan perangkat desa lainnya. Sehingga perangkat desa memiliki legal standing yang jelas dalam sistem pemerintahan desa. Karena bagaimanapun juga perangkat desa ini ada hubungannya dengan peran pemerintah daerah, ” papar Ace.