Tag Archives: dpr ri
PEMASUKAN TIDAK SESUAI HARAPAN, KOMISI XI DPR RI SEGERA PANGGIL DIRJEN BEA & CUKAI
09 Jun 2011 20:04
Pendapatan Minim, Komisi XI DPR RI akan Panggil Dirjen Bea Cukai
Mohammad Hatta
Senayan – Komisi XI DPR RI dalam waktu dekat akan memanggil Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata terkait sistem pelayanan yang masih konvensional yang berimbas pada pendapatan negara yang tidak sesuai target.
Rencana pemanggilan Dirjen Bea dan Cukai tersebut disampaikan anggota KOMISI XI DPR RI Mohammad Hatta kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (9/6). Pendapatan yang rendah tersebut terlihat dalam asumsi makro pendapatan negara dari Bea dan Cukai yang disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam rapat kerja siang tadi.
“Bea cukai harus memperbaiki sistem konvensional yang digunakan selama ini,” kata politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI ini.
Pendapatan yang rendah atau di bawah Rp 100 triliun tersebut, kata Mohammad Hatta, karena Bea Cukai selama ini tidak melakukan identifikasi jenis barang secara detail. Misalnya jenis barang apa dan nilainya berapa tidak dicek secara detail.
“Yang dilakukan cuma menghitung harga per kontainer secara global,” ujarnya.
Menurut Mohammad Hatta, seharusnya Bea Cukai menerapkan analisa poin untuk kode klasifikasi barang. “Jika sistem ini diterapkan pendapatan dari Bea Cukai minimal naik dua kali lipat,” kata Moh Hatta.
Mohammad Hatta mengatakan, pegawai Bea Cukai adalah 1/3 dari petugas pajak. Seharusnya, pendapatan mereka ini juga 1/3 dari target pajak Rp 800 triliun atas APBN. “Jadi, sistemnya harus segera diperbaiki,” kata politisi muda PAN dari daerah pemilihan jawa tengah V Mohammad Hatta.end
Reporter: Kustiah | Penulis: Kustiah | Editor: Yayat R. Cipasang
KEPUTUSAN DPR RI BERTENTANGAN DENGAN ASPIRASI MASYARAKAT INDONESIA
PAN Sayangkan DPR Tak Hiraukan Aspirasi Publik
Kamis, 07 April 2011 | 23:10 wib
// www.dprku.com
TEMPO Interaktif, Jakarta – Fraksi Partai Amanat Nasional menyayangkan keputusan rapat konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat yang meneruskan proyek pembangunan gedung baru. Padahal, penolakan dari masyarakat dan internal anggota dewan sangat besar.
Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menghimbau agar proyek senilai Rp 1,1 triliun itu ditunda, atau dibatalkan.
“Ini menjadi pelajaran mahal bahwa kita lembaga publik tidak memberikan teladan untuk mendengarkan aspirasi publik, itu yang kami sayangkan,” kata Sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno, usai rapat konsultasi di Ruang Pleno C Gedung DPR, Kamis 7 April 2011.
Sebelumnya, keputusan melanjutkan pembangunan gedung diambil setelah perwakilan seluruh fraksi, Badan Urusan Rumah Tangga, Sekretariat Jenderal, dan pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi. Rapat yang berlangsung selama 2,5 jam sejak pukul 15.00 WIB itu dihadiri seluruh pimpinan DPR.
“Teman-teman secara mayoritas menyatakan setuju melanjutkan pembangunan gedung,” kata Wakil Ketua DPR, Anis Matta, membacakan hasil rapat konsultasi. Dari sembilan fraksi di DPR, ada dua yang tidak setuju, yakni Fraksi PAN dan Gerindra.
Alasan tujuh fraksi yang setuju, kata Anis, karena semua kritikan dan masukan dari masyarakat sudah diproses dalam rapat konsultasi terakhir pada 19 Oktober 2010, mulai dari soal efisiensi dan aspek-aspek lainnya.
Dalam rapat, Teguh mengatakan, fraksinya kembali menegaskan sikapnya yang tidak setuju pembangunan gedung, dan meminta untuk dihentikan. PAN juga meminta untuk diproses secara terbuka sejak awal. “Apalagi ini dulu prosesnya kami anggap ada hal-hal yang tidak transparan,” kata dia.
Fraksinya juga mengusulkan agar pembahasan kelanjutan pembangunan gedung dibawa ke penutupan rapat paripurna, Jum’at (8/4), tapi tidak disetujui. “Tadi bisa disebut voting fraksi lah kasarnya.”
Teguh mengatakan, kekecewaaan semakin membesar lantaran PAN ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada DPR. Dengan memaksa membangun gedung baru, citra DPR di mata publik akan semakin terpuruk. “Bahwa kita tidak peduli dengan aspirasi publik,” ujarnya.
www.dprku.com
MAHARDIKA SATRIA HADI
